Tag

, , , , , , ,

Yonmoeis Wartawan Tempo

Sepak bola tidak bisa “dibunuh” dan tidak seorang pun boleh melakukannya. Tidak terkecuali Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin, yang sedang “perang habis” memperebutkan kursi Sumatera Selatan-1. Dia tidak bisa mengusir, apalagi melarang orang bermain sepak bola. Sepak bola harus tetap ada di Bumi Sriwijaya dan ditempatkan pada tempat yang tepat.

Awal Mei lalu, saya berkesempatan berkunjung ke Sekayu, kota kecamatan di Musi Banyuasin. Saya bertemu dengan bupati bertubuh subur itu. Wajahnya terlihat dingin. Juga tangannya ketika menerima uluran salam saya. Bicaranya banyak. Kalimat-kalimatnya tersusun rapi. Suaranya merdu terdengar, intonasinya naik-turun sesuai dengan ke mana dia hendak menekankan isi hatinya. Alex, pak bupati itu, bercerita panjang lebar apa yang sudah dia kerjakan untuk Sekayu. Sekolah gratis, juga pengobatan gratis.

Saya tak ingin menghentikan ceritanya soal Sekayu, tapi saya harus menghentikannya. Darah pak bupati – dia sering terlihat menahan senyum – seperti mengalir lebih cepat ketika saya bertanya, “Apa bapak suka sepak bola?” Kemudian saya berondong dengan pertanyaan seputar Sriwijaya FC, klub kesayangan masyarakat Wong Kito itu. “Bagaimana penanganan Sriwijaya FC nantinya?” Selanjutnya saya tanyakan dia soal pemain asing dan juga penggunaan dana APBD untuk sepak bola profesional.

Alex seperti hendak marah. Kemudian dia berdiri dan lekas-lekas mengatakan bahwa pemain asing yang bermain di Liga Indonesia hendaknya tidak dibeli dari uang rakyat. Mereka–para pekerja sepak bola itu–menurut Alex, harus dibeli dari dana sponsor, terutama perusahaan asing yang berada di kota tempat klub itu berada. “Jangan beli pemain asing dari uang rakyat.”

Djarum Indonesia Super League 2008 sudah bergulir. Liga tertinggi sepak bola di Tanah Air itu digelar untuk mencapai sekaligus meletakkan sepak bola tak hanya sebagai industri, tapi juga mulai benar-benar dikelola secara profesional. Tidak menempatkan sepak bola untuk sekadar mencari makan atau menjadikan sepak bola seperti gula, dikerubungi semut dan dinikmati ramai-ramai.

PSMS Medan, Persitara Jakarta Utara, dan Persija Jakarta bisa menjadi contoh bagaimana sebuah klub harus melepaskan diri dari kucuran anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang disebut Alex sebagai uang rakyat itu. Klub hendaknya–jika tidak memakai kata harus–bisa menghidupi dirinya sendiri. Ini bisa terjadi jika para pengelolanya tidak seperti semut. Ramai-ramai mengerubung jika dana APBD sudah turun dan cepat membuat hitung-hitungan dengan pembagian dan perkalian. Tapi cepat melarikan diri jika di sana ada tuntutan sepak bola harus dikelola secara profesional. Atau sepak bola dijadikan jembatan politik bagi calon atau walikota, bupati, dan gubernur.

Sriwijaya FC adalah klub yang dibeli dari uang rakyat senilai Rp 6 miliar pada 2005. Nama Sriwijaya berasal dari Persijatim Jakarta Timur, klub yang dijual Muhammad Zein, pentolan klub yang pernah bermarkas di Solo dengan nama Pesijatim Solo. Sejak “dipindahkan” ke Palembang, manajemen Sriwijaya mendapat kucuran APBD Rp 15 miliar untuk musim 2006-2007 dan Rp 7,5 miliar untuk kompetisi 2007-2008. Padahal, kata Alex, “BUMN dan investor asing yang melakukan kegiatan usaha di Sumatera Selatan hingga saat ini cukup banyak.”

Saya tidak bisa menebak apakah Alex pindah kantor ke Palembang dari Sekayu nantinya? Yang pasti, dia tidak bisa “membunuh” sepak bola jika kelak tak lagi menjadi bupati dan sudah menjadi gubernur. Yang pasti, saya bakal menagih janji yang pernah dia katakan bahwa uang rakyat tidak bisa dipakai membeli pemain (asing). Atau yang pernah dia siratkan: dana APBD tidak bisa digunakan untuk kegiatan sepak bola profesional.

Nonton bareng di Benteng Kuto Besak–peninggalan bersejarah dari Kesultanan Palembang Darussalam yang berada di belahan sisi utara Sungai Musi–itu pasti sangat menyenangkan. Masyarakat Palembang pasti suka itu, “Pak Gubernur”.

(Koran Tempo, Minggu, 20 Juli 2008, Ilustrasi Gaus Surahman)