Yon Moeis
Wartawan Tempo

Kartu berwarna merah itu ikut mengiringi akhir perjalanan Purwanto. Namun, wasit dengan sejumlah predikat terbaik ini sangat menyesal. Dia harus mengakhiri karier sebagai wasit dengan mengeluarkan kartu merah, yang selama ini tersimpan di sakunya. Final Copa Indonesia 2008-2009 antara Sriwijaya FC dan Persipura Jayapura, yang berlangsung di Stadion Jakabaring, Palembang, 27 Juni lalu, adalah final yang menyakitkan. Purwanto ingin menyelesaikan pertandingan, tapi ia tak kuasa menahan kemarahan para pemain Persipura. “Sebenarnya saya tidak ingin menyakiti siapa pun,” katanya.

Purwanto yang tidak ingin menyakiti siapa pun – termasuk Ernest Jeremiah, pemain Persipura yang dia usir keluar lapangan lewat kartu merah – itu resmi pensiun. Kita tak lagi mendengar irama peluitnya. Dia kini menjadi anggota Komisi Disiplin Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.

Purwanto–lahir di Kediri, 24 September 1963–tidak membayangkan kelak menjadi wasit. Cita-citanya sejak kecil adalah menjadi kondektur bus dengan alasan bisa bepergian ke mana saja dengan gratis. Namun, bapak dua anak ini tidak bisa menolak ketika profesi berbaju hitam itu menjadi pilihan hidupnya. Padahal pekerjaan yang sudah ditekuni selama 16 tahun ini tidak lantas membuat dia nyaman. Dia dihujat, dimaki, dan dilemahkan sebagai manusia biasa, yang bisa salah dan berbuat salah.

Saya tidak mengenal Purwanto secara dekat. Yang saya tahu, dia adalah wasit terbaik dan satu-satunya wasit yang tidak bisa disentuh oleh siapa pun, termasuk para pengurus PSSI, yang punya kepentingan dengan klub. Meski Purwanto tidak bisa disentuh, bukan berarti wasit-wasit yang lain bisa “dimainkan”. Sekalipun kita tahu pasukan berbaju hitam ini pernah menghitamkan sepak bola nasional, yang dikenal dengan sebutan mafia wasit.

Kasus yang menghebohkan itu terjadi pada 1998. Untuk membongkar jaringan para mafia ini, Azwar Anas–waktu itu Ketua Umum PSSI–membentuk Tim Penyelesaian Masalah Perwasitan (TPMP), yang diketuai Adang Ruchiatna. Kasus yang melibatkan sejumlah wasit nasional itu akhirnya terbongkar dan para pelakunya dihukum berat. Dalangnya – orang dalam PSSI sendiri – dipecat dan dihukum 20 tahun tidak boleh aktif dalam kegiatan sepak bola nasional.

Dalam sepak bola nasional, para pengadil berbaju hitam itu begitu menakutkan. Dia bisa menentukan hasil akhir pertandingan lantaran bisa seenaknya memihak kepada salah satu tim. Dalam kasus ini, seorang pelatih klub mengutamakan mereka sebagai “striker” untuk wasit dan “dua pemain sayap” untuk dua asisten wasit sebagai tambahan kekuatan tim yang dimenangkan itu.

Empat tahun sebelum sebutan mafia wasit mewarnai sepak bola kita, FIFA sebagai induk organisasi sepak bola tertinggi di dunia mengganti baju hitam dengan warna lain kepada wasit-wasit yang memimpin Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ketentuan ini sangat tidak populer sehingga muncul kasus wasit berbaju hitam di Liga Inggris pada 1998. Waktu itu wasit David Elleray diminta mengganti bajunya yang berwarna hitam sebelum memimpin pertandingan Wimbledon FC dan Aston Villa.

Pergantian warna hitam dengan warna lain ini tidak dimaksudkan untuk memberangus wasit-wasit nakal. Ini semata-mata agar penonton tidak keliru melihat wasit dan pemain karena banyak klub di Eropa sudah memakai kaus tim berwarna hitam. Dalam sepak bola nasional, pergantian ini juga tidak serta-merta mempersempit ruang gerak para pengadil itu. Meski sudah memakai baju berwarna merah, kuning, atau biru, masih banyak saja wasit yang bermasalah dan menjadi pusat masalah.

Jumat lalu, saya bertemu dengan Togar Manahan Nero Simanjuntak di Senayan. Bang Togar, begitu saya memanggilnya, adalah Ketua Komite Wasit PSSI. Dia bukan orang baru di Senayan. Dia pernah menjabat Ketua Komisi Disiplin PSSI, yang mundur lantaran diduga terlibat suap oleh klub Penajam Medan Jaya.

Di wajahnya, saya melihat berbagai persoalan wasit, yang tidak pernah terselesaikan. Di wajahnya pula saya melihat tekadnya untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang belum terselesaikan itu, sebut saja perekrutan, performance, dan kepribadian sehingga masih saja ada wasit yang menenteng pempek setelah bertugas di Palembang.

Persoalan wasit juga persoalan kita. Wasit sebagai manusia biasa tidak bisa dilemahkan dan profesinya tidak bisa dinomorduakan. Dia harus dipelihara, dikawal, dan ditempatkan pada tempat yang tepat, meski ini semua bergantung pada wasit yang bersangkutan. Ini merupakan tugas berat yang diemban Togar ketika citra wasit semakin memburuk.

Saya tidak bisa menjamin apakah Togar bisa menyelesaikan persoalan-persoalan itu, yang sejatinya bukan cuma dia seorang yang mengerjakan. Seperti wasit, Togar juga bisa salah dan berbuat salah.

(Koran Tempo, Minggu, 2 Agustus 2009, Ilustrasi Imam Yunni)