Yon Moeis
Wartawan Tempo

Tidak ada seorang pun yang bisa menghentikan Sabeth Mukhsin. Dia tetap bersemangat menyuarakan kebenaran–sesekali karateka Dan-8 ini menyebutnya sebagai sebuah perlawanan–dalam mempertahankan keberadaan karate tradisional di negeri ini. “Saya hanya ingin kita memahami karate tradisional seperti memahami sepak bola,” katanya.

Sabeth Mukhsin adalah tokoh karate (tradisional) nasional. Dia Ketua Umum Federasi Karate Tradisional Indonesia (FKTI), Direktur International Traditional Karate Federation (ITKF bermarkas di Los Angeles dan beranggotakan 60 negara), salah satu pendiri Institut Karate-do Indonesia (Inkai pada 15 April 1971). Sabeth–lelaki dengan hati bergelora ini–kini sedang giat-giatnya mengawal berbagai kejuaraan karate tradisional di Tanah Air, sebut saja Kejuaraan Karate Tradisional Borobudur Open di Magelang, Jawa Tengah, Minggu lalu.

Perjalanan Sabeth–lahir di Dompu, Nusa Tenggara Barat, 13 Juli 1942–dalam menyuarakan kebenaran itu begitu panjang, berliku, dan terjal. Sejak 1969, ketika karate tradisional menjadi cabang ekshibisi di Pekan Olahraga Nasional Surabaya, Sabeth sudah menyingsingkan lengan baju dan bersuara lantang. Tapi dia harus menghadapi tembok besar. Dia tak bisa menghindari polemik, intimidasi, bahkan ancaman. Dia berhadapan dengan jenderal-jenderal penguasa negeri ini. Sabeth pun harus lari dari Indonesia (empat tahun di Jepang dan enam tahun di Singapura).

Selasa lalu, di warung kecil di Jalan Cibulan, Kebayoran Baru, kami bertemu. Sabeth memesan sup tulang iga. Sambil menuntaskan makanan favoritnya itu, Sabeth kembali menyuarakan isi hatinya. Pemegang Dan-7 yang diberikan Japan Karate Association (institusi karate yang diakui pemerintah Jepang itu berdiri pada 1949) ini bicara selepas-lepasnya. Dia tidak lagi takut karena memang tidak ada lagi yang harus ditakutkan. “Dahulu ada yang menyarankan saya tidak cepat kembali ke Indonesia,” katanya.

Lantas apa sebenarnya yang disuarakan Sabeth? Tidak rumit dan tidak berbelit-belit. Dia hanya ingin karate (tradisional) menjadi mudah, tidak ribet, dan berada dalam aturan yang baku. Perumusan olahraga karate tradisional, ujar Sabeth, sudah gamblang dan tidak terbantahkan. FKTI adalah induk organisasi cabang olahraga prestasi karena telah memenuhi persyaratan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007.

Mengenai keberadaan Inkai sebagai anggota Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (PB Forki), Sabeth mengatakan tidak benar dan menyesatkan. Forki, kata Sabeth, sebelumnya adalah organisasi perguruan dan bukan perkumpulan perguruan atau aliran.

Yayasan Inkai Karate-do Tradisional adalah badan hukum yang menaungi FKTI. FKTI berfungsi sebagai badan standardisasi dan akreditasi nasional karate tradisional, yang menjadi pemegang standar nasional dari cabang olahraga karate tradisional. FKTI, kata Sabeth, adalah induk organisasi cabang olahraga karate tradisional yang juga anggota ITKF.
Lantas apa jadinya jika ini semua dibelokkan? Pasti berdampak buruk dan karateka yang sudah terikat dengan sumpah karate bakal menjadi korban. Ucok Marisi, misalnya, harus dikeluarkan dari FKTI lantaran bergabung bersama Perguruan Amura karena hanya ingin mengikuti kejuaraan yang disponsori PB Forki.

Sabeth tak ingin karate (tradisional) menjadi sulit. Dia hanya berharap Forki memiliki rumusan sendiri karena dia percaya orang-orang yang duduk di organisasi cabang karate itu tahu apa yang harus dilakukan. Dia juga tidak mempermasalahkan jika FKTI harus berdampingan dengan Forki. “Sebiji gandum pun yang saya lakukan untuk karate tradisional itu pasti bermanfaat. Jika tidak, apa gunanya saya?” kata Sabeth.

(Koran Tempo, Minggu, 6 Desember 2009, Ilustrasi Imam Yunni)